Om Swastyastu. Saya Nara.
Waktu saya cerita ke temen dari kota atau negara lain kalau saya tinggal di Bali, pasti responnya sama. “Enak banget sih kamu tinggal di Bali. Kalau bosen bisa lari ke pantai Kuta atau menyusuri sawah di Ubud. Surga banget!”
Yang nggak mereka tahu, di jalan menuju kantor, saya selalu lihat pemandangan ini. Sampah numpuk di jurang yang disulap jadi tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal. Kalau hujan, sampah yang kebanyakan plastik itu akan hanyut ngalir ke laut.
Baunya nggak usah ditanya, masih kecium meski di dalam mobil! Padahal, di sebelah jurang itu ada Pura. Tempat ibadah yang harusnya dijaga kesuciannya.
Menurut saya ini karena orang Bali nggak siap ngelola sampah plastik. Di Bali ada adat Teba atau buang sampah di belakang rumah. Dulu sampah kami masih organik. Yang kalau dibuang pun nggak masalah, karena bisa terurai di tanah.
Sekarang kebanyakan sampah plastik. Akhirnya dibuang ke tempat seperti jurang atau sungai. Karena TPA di Bali sudah nggak mampu lagi nampung sampah yang makin banyak.
Saya pengen banget Bali bisa berubah biar kondisinya seperti waktu saya kecil. Bersih dan asri. Makanya waktu Gubernur Bali I Wayan Koster nawarin saya gabung ke dalam timnya untuk mengatasi masalah sampah di Bali, saya langsung setuju meskipun nggak digaji.
Setelah itu Pak Gubernur keluarkan kebijakan untuk melarang penggunaan kantong plastik, sedotan plastik, dan styrofoam di Bali. Sekarang kalau Arum Sekar belanja di Bali, pasti nggak akan dikasih kantong plastik lagi.
Tapi kebijakan itu digugat Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) ke Mahkamah Agung dan lebih menyarankan daur ulang plastik. Padahal, daur ulang plastik di Indonesia baru 9%, sementara 91% sisanya belum di daur ulang. Dan lagi, sampah kantong plastik, sedotan plastik dan styrofoam susah didaur ulang.
Nggak mau tinggal diam dan untungnya saya tidak sendiri. Bersama teman-teman komunitas yang ada di Bali, kami bersatu dalam Koalisi Komunitas Peduli Sampah (KKPS) Bali. Kita langsung bersuara tolak gugatan itu lewat petisi ini yang langsung didukung ratusan ribu orang. Baru-baru ini, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk tolak gugatan ADUPI.
Tapi putusannya belum sampai ke tangan Gubernur. Kebijakan pelarangan plastik ini juga belum disosialisasikan ke seluruh daerah di Bali.
Kalau petisi ini dapat dukungan banyak orang, kita bisa meyakinkan Gubernur Bali kalau banyak orang peduli dengan lingkungan Bali dan beliau bisa meneruskan kebijakannya.
Bantu kami dengan tandatangani dan sebarkan petisi ini ya. Kalau kebijakan ini berhasil di Bali, daerah lainnya pun pasti akan segera menerapkannya juga.
Suksma,
Ida Bagus Mandhara Brasika |
0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas komentar anda