Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selain ada yang nggak patuh bayar iuran, masalah besarnya adalah carut-marutnya data kepesertaan. Ini penyebab terjadinya banyak tindak kecurangan (fraud) oleh rumah sakit, peserta, dan BPJS Kesehatan sendiri, yang bikin defisit. Bukannya cari solusi berdasar hasil audit itu, pemerintah malah menutupi hasil auditnya dan hanya menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kan kalau kayak gini yang rugi malah rakyat. Kita perlu tahu masalah di BPJS Kesehatan untuk cari solusi defisit itu. Caranya ya dengan menyelidiki hasil audit terhadap BPJS. Makanya kami mau ngumpulin dukungan publik. Karena itu dukunganmu diperlukan banget. Arum Sekar, tolong bantu tandatangani petisi ini untuk meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk buka hasil audit BPJS Kesehatan ke publik. Rakyat sebagai penyetor iuran adalah pemilik BPJS Kesehatan karena kita yang menempatkan modal/aset pada BPJS Kesehatan. Seharusnya kita dilibatkan dalam mencari solusi kalau ada masalah di BPJS. Gimana bisa pemilik suatu badan dihalang-halangi untuk tahu informasinya? Penutupan informasi hasil audit juga bertolak belakang dengan pemenuhan hak warga negara, khususnya hak memperoleh informasi sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik. Salam, Haris Azhar, Lokataru Foundation |
0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas komentar anda